Belakangan ini sempat rame terkait pengecekan desil DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) Kemensos. Sebagian orang kaget setelah mengecek desil keluarganya karena ternyata masuk desil 9 atau bahkan desil 10.
“Lah, gaji gue masih mepet UMR, kok desil 10? Konglomerat varian baru kah gue?”
atau,
“Rumah masih ngontrak, motor juga masih Supra geter. Kok gue satu desil sama Raffi Ahmad & Haji Isam?”
Kedengarannya memang aneh. Kalau desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi, bukannya orang di dalamnya seharusnya kaya raya? Belum tentu, guys.
Di sinilah kita perlu bedain antara “kaya” dalam kehidupan sehari-hari dengan “berada di kelompok kesejahteraan teratas” secara statistik.
Karena ternyata, dua kondisi ini bisa benar secara bersamaan:
- Lo memang berada di desil 10.
- Tapi lo juga memang belum merasa kaya atau sejahtera.
Kok bisa? Sebenarnya apa yang diukur oleh desil dan kenapa orang dengan kehidupan yang terasa biasa aja bisa masuk kelompok paling atas? Buat ngerti jawabannya, kita perlu kenalan dulu sama konsep desil. Yuk, kita bahas!
Apa Itu Desil?
Dalam statistik, kuartil, desil, dan persentil adalah ukuran posisi atau letak yang dipakai buat membagi data yang udah diurutkan menjadi bagian-bagian yang sama besar.
Konsepnya sebenarnya sederhana. Semua data diurutkan dulu dari nilai terendah sampai tertinggi. Setelah itu, data dibagi menjadi beberapa kelompok yang ukurannya sama besar.
- Kuartil membagi data menjadi 4 bagian.
- Desil membagi data menjadi 10 bagian.
- Persentil membagi data menjadi 100 bagian.
Karena desil membaginya menjadi 10 kelompok, masing-masing kelompok berisi sekitar 10% dari keseluruhan data.
Misalnya ada 100 keluarga yang udah diurutkan dari tingkat kesejahteraan paling rendah sampai paling tinggi. Kira-kira pembagiannya akan seperti ini:
Jadi, kuartil, desil, dan persentil itu bukan ukuran seberapa kaya atau miskin seseorang, tapi menunjukkan posisi relatif seseorang di dalam distribusi.
Kalau masuk desil 10, nggak otomatis berarti punya rumah mewah, mobil mahal, tabungan miliaran, atau pendapatan puluhan juta per bulan. Berdasarkan indikator dan metode pemeringkatan yang digunakan, artinya keluarga lo berada di kelompok 10% teratas dibandingkan keluarga lainnya.
Kalau lo masih bertanya-tanya, “Gimana cara cek NIK desil berapa?”, lo bisa cek di laman DTSEN Kemensos melalui atau dtsen-form.bps.go.id.
Terus, Desil yang Muncul di Cek Bansos Kemensos Itu Berdasarkan Apa?
Nah, ini bagian yang sering bikin salah paham tentang desil bansos.
Ketika melihat desil bansos dari Kemensos, orang biasanya langsung menghubungkannya dengan gaji.
“Gaji seimut ini. Masa masuk desil 10?”
Masalahnya, desil DTSEN memang nggak dihitung hanya berdasarkan gaji lo.
Data desil yang sekarang digunakan pemerintah berasal dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dalam informasi resmi Cek Bansos, tingkat kesejahteraan keluarga mempertimbangkan berbagai karakteristik sosial ekonomi, mulai dari pekerjaan dan pendidikan anggota keluarga, kondisi tempat tinggal dan daya listrik, sampai kepemilikan aset.
Pertanyaan selanjutnya muncul, “Desil DTSEN berasal dari mana?“.
DTSEN bersumber dari penggabungan dan peleburan beberapa data utama nasional yang dipadankan dengan data kependudukan (Dukcapil Kementerian Dalam Negeri), seperti DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi), dan P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem).
Dalam proses pemeringkatan kesejahteraan, BPS (Badan Pusat Statistik) menggunakan metode yang disebut Proxy Means Test (PMT). Sederhananya, metode ini memakai berbagai karakteristik keluarga untuk memperkirakan tingkat pengeluaran per kapita, lalu keluarga diurutkan berdasarkan hasil tersebut untuk menentukan posisi kesejahteraannya.
Jadi jangan membayangkan sistem pembagiannya berdasarkan gaji, kayak gini:
“Oh kalau gaji Rp3 juta, berarti desil sekian. Kalau Rp5 juta berarti masuk desil sekian. Terus kalau gaji Rp20 juta berarti masuk desil tertinggi.”
Nggak sesederhana itu.
Dua orang dengan gaji yang sama pun bisa saja berasal dari keluarga dengan karakteristik sosial-ekonomi yang berbeda.
Misalnya, kita buat hipotesis seperti ini:
B juga punya penghasilan Rp6 juta, tetapi penghasilan tersebut menopang lima anggota keluarga dengan kondisi rumah dan kepemilikan aset yang berbeda.
Nominal gajinya sama. Kondisi kesejahteraan keluarganya belum tentu sama.
Makanya, melihat angka gaji pribadi aja belum cukup buat menyimpulkan lo masuk desil berapa.
Jadi, Kenapa Gaji Pas-pasan Bisa Masuk Desil 10?
Ada beberapa konsep yang perlu lo gabungkan.
Pertama, yang dibandingkan adalah posisi relatif.
Misalnya ada 100 keluarga. Lo mungkin merasa kondisi ekonomi keluarga lo biasa aja. Tapi ternyata ketika seluruh keluarga tersebut diurutkan, ada 90 keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang berada di bawah keluarga lo. Secara statistik, lo tetap masuk kelompok 10% teratas.
Ini mirip ranking di kelas. Bayangin nilai matematika tertinggi di sebuah kelas cuma 78. Murid yang dapat 78 tetap ranking 1 meskipun nilainya nggak sampai 90.
Kenapa? Karena ranking menjawab pertanyaan, “Posisi lo dibandingkan orang lain ada di mana?”
Bukan, “Nilai lo tinggi secara absolut atau nggak?”
Nah, desil bekerja dengan logika serupa.
Kalau Gue Desil 10, Gimana Kondisi 90% Keluarga Indonesia yang Ada di Bawah Gue?
Ketika tahu masuk desil 10, wajar kalau lo melihat kondisi sendiri dan merasa, “Hah, hidup gue gini-gini aja kok masuk kelompok paling atas? Rumah masih ngontrak, gaji imut jauh dari UMR, dan motor aja masih nyicil.”
Kalau posisi desil yang tercatat di pemerintahan memang akurat, pertanyaan ini justru membawa kita ke fakta yang lebih menarik: kondisi kesejahteraan keluarga lo masih berada di atas sekitar 90% keluarga Indonesia.
Apa yang selama ini kita anggap sebagai kondisi ekonomi “biasa aja”, ternyata belum tentu dialami oleh mayoritas masyarakat Indonesia.
Realitas ekonomi masyarakat Indonesia emang masih rendah.
Sebagai gambaran, data BPS menunjukkan bahwa pada Februari 2024 sekitar 59,17% penduduk bekerja berada di kegiatan informal, atau sekitar 84,13 juta orang.
Data BPS yang lebih baru juga menunjukkan bahwa rata-rata upah buruh Indonesia pada Mei 2026 sebesar Rp3,39 juta per bulan.

Itu baru bicara nominal pendapatan. Belum job stability, kepastian pendapatan, jaminan sosial, paid leave, tabungan, kemampuan bertahan ketika kehilangan pekerjaan, dan hal lainnya.
Data tersebut bisa memberi gambaran bahwa standar pendapatan yang terasa biasa di lingkungan tertentu—apalagi di kota besar—belum tentu menggambarkan kondisi pekerja Indonesia secara keseluruhan.
Lingkungan tempat kita hidup bisa bikin persepsi ekonomi kita cukup bias.
Kalau hampir semua teman kantor lo bergaji Rp7–10 juta, tinggal di kota besar, pakai smartphone flagship, nongkrong di coffee shop, dan tiap tahun liburan, penghasilan Rp6 juta mungkin terasa kecil.
Padahal kelompok pergaulan lo bukan sampel acak penduduk Indonesia.
Kita cenderung membandingkan diri dengan orang yang tinggal, bekerja, belajar, atau bergaul di lingkungan yang mirip dengan kita. Akibatnya, standar “normal” di kepala kita juga terbentuk dari lingkungan tersebut.
Terus, Kok Gue Bisa Satu Desil Sama Konglomerat?
Desil 10 mencakup seluruh kelompok masyarakat dengan kesejahteraan ekonomi di 10% teratas. Jadi keluarga yang baru sedikit melewati batas 90% masuk ke desil 10, keluarga di top 1% juga masuk desil 10, sampai konglomerat di bagian paling atas distribusi juga tetap di desil 10.
Urutannya bakal gini, kan:
– keluarga nomor 1 = posisi kesejahteraannya paling rendah,
– keluarga nomor 50 = kurang lebih ada di tengah,
– keluarga nomor 100 = posisi kesejahteraannya paling tinggi.
Karena desil membagi data menjadi 10 kelompok dengan jumlah anggota yang sama besar, 100 keluarga tadi akan dibagi seperti ini:
– Desil 1 = keluarga nomor 1–10
– Desil 2 = keluarga nomor 11–20
– Desil 3 = keluarga nomor 21–30
– dan seterusnya…
– Desil 9 = keluarga nomor 81–90
– Desil 10 = keluarga nomor 91–100
Sekarang lo fokus aja ke desil 10.
Keluarga nomor 91 baru aja melewati batas 90% dan masuk kelompok 10% teratas.
Sementara keluarga nomor 100 adalah keluarga dengan posisi kesejahteraan paling tinggi dari seluruh kelompok tadi.
Tapi karena keduanya berada di urutan 91–100, mereka tetap berada pada posisi yang sama: Desil 10.
Desil membagi berdasarkan jumlah keluarga, bukan berdasarkan seberapa jauh jarak kondisi ekonomi antarkeluarga. Jadi, jangan bayangin kalau beda satu desil berarti perbedaan tingkat kekayaannya selalu sama.
Tapi semakin mendekati kelompok paling atas, nilainya bisa meningkat sangat tajam dan jaraknya makin lebar.

Sama-sama berada pada desil 10 bukan berarti sama-sama kaya atau punya kemampuan ekonomi yang mirip. Mereka cuma berada dalam kelompok ranking yang sama.
Baca juga: 🔗 Kenapa Orang Kaya Tetap Korupsi, dari Perspektif Ilmu Ekonomi
Sama-Sama Desil 10, Tapi Kesejahteraannya Bisa Timpang Banget
Karena distribusi ekonomi sangat timpang, jarak di dalam desil 10 bisa sangat lebar. Batas bawahnya bisa diisi keluarga dengan kehidupan yang relatif biasa, sementara di ujung paling atas ada konglomerat dengan kekayaan yang berkali-kali lipat lebih besar.

Kalau desil terasa terlalu kasar karena cuma membagi masyarakat menjadi 10 kelompok, kita bisa memperbesar kelompok teratas itu lagi.
Desil 10 mencakup persentil 90 sampai 100, yang di dalamnya ada:
- kelompok top 10%,
- top 5%,
- top 1%,
- top 0,1%,
- top 0,01%,
- sampai kelompok yang berada di ujung paling atas distribusi.
Jadi orang yang berada tepat setelah batas persentil ke-90 dan orang di top 0,01% memang bisa sama-sama berlabel desil 10. Tapi kemampuan ekonominya bisa beda banget.
Ada lomba lari yang pesertanya 100 orang. Panitia cuma membagi peserta menjadi sepuluh kelompok berdasarkan urutan finish.
Peringkat 1 sampai 10 sama-sama masuk “kelompok pertama”. Padahal pelari peringkat 10 mungkin finish jauh setelah peringkat 1.
Label kelompoknya sama. Performanya udah pasti beda-beda.
Jadi, bukan hal aneh kalau lo dan Raffi Ahmad sama-sama ada di desil 10 karena pengelompokkan tersebut.
Kalau lo mau mempelajari ketimpangan sosial dari sudut pandang ilmu Sosiologi, bisa tonton video belajar Zenius berikut:
Ketimpangan Sosial
Jelajahi materi SMA Kelas 12 di Zenius lewat video belajar, latihan soal, dan pembahasan.
Kumpulan materi ketimpangan sosial Zenius
Berarti Desil 10 Bukan Berarti “Orang Kaya”?
Desil 10 adalah kelompok dengan posisi kesejahteraan 10% teratas dalam distribusi yang digunakan, bukan definisi universal mengenai siapa yang pantas disebut kaya.
Kedua konsep ini udah jelas beda, ya.
Kata “kaya” dalam kehidupan sehari-hari biasanya membawa gambaran mengenai standar hidup absolut: punya rumah, aset besar, penghasilan tinggi, tabungan banyak, atau kemampuan membeli barang tertentu tanpa banyak pertimbangan.
Sedangkan desil konsepnya nggak kayak gitu. Desill cuma mengukur posisi.
Makanya orang bisa berada di desil 10 tetapi tetap tinggal di rumah kontrakan, motor biasa aja, punya cicilan, kaum mendang-mending yang kalau belanja masih liatin harga, dan merasa belum punya keamanan finansial yang cukup.
Apakah Desil Bisa Diperbarui?
Kalau desil yang tercatat nggak sesuai kondisi, lo bisa memperbaruinya.
Kemensos menjelaskan bahwa desil bersifat dinamis. Kalau data dirasa nggak sesuai dengan kondisi sebenarnya, masyarakat bisa mengajukan pembaruan melalui desa atau kelurahan dan dinas sosial, maupun melalui aplikasi Cek Bansos dengan menyampaikan kondisi yang sebenarnya.
Setelah datanya diperbarui, BPS dapat melakukan penghitungan ulang secara periodik.
Detail cara menurunkan desil bisa lo pastikan lagi di website resmi Kemensos atau ke pihak terkait seperti desa/kelurahan/dinas sosial.
Jadi kalau misalnya kondisi ekonomi keluarga lo memang berubah jauh tetapi desilnya terasa nggak masuk akal, yang perlu dicek bukan konsep desilnya dulu.
Cek apakah data sosial-ekonomi keluarga yang digunakan memang sudah menggambarkan kondisi terbaru atau belum.
Kenapa Pemerintah Pakai Desil Kesejahteraan?
Pemerintah punya PR yang cukup besar ketika membuat program bantuan, yaitu menentukan siapa yang harus diprioritaskan.
Kalau bantuan diberikan ke semua orang, anggarannya tentu sangat besar. Oleh karena itu dibutuhkan metode buat mengurutkan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraannya, yaitu menggunakan desil.
Misalnya pemerintah ingin memprioritaskan kelompok 40% terbawah. Secara statistik, kelompok tersebut bisa diidentifikasi sebagai desil 1 sampai desil 4.
Dalam informasi Cek Bansos saat ini, misalnya, keluarga pada desil 1–4 dapat diusulkan sebagai penerima PKH (Program Keluarga Harapan) dan Sembako, sementara desil 5 dapat diusulkan sebagai peserta PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan). Tetap perlu diingat bahwa masuk desil tertentu bukan berarti otomatis menerima suatu program karena masing-masing program bisa mempunyai persyaratan tambahan.
Jadi desil lebih tepat dipahami sebagai alat pemetaan dan targeting, bukan stempel bahwa seseorang “miskin” atau “kaya” dalam pengertian sehari-hari.

“Kalau desil dipakai buat menentukan penerima bantuan, bukannya orang di desil tinggi yang sebenarnya masih kesulitan jadi dirugikan?”
Kasus seperti itu sangat bisa terjadi, jawabannya balik lagi ke penjelasan di atas, dan bukan berarti desil otomatis menjadi metode yang salah.
Desil pada dasarnya adalah alat untuk membantu pemerintah memprioritaskan bantuan yang jumlahnya terbatas. Kalau seluruh masyarakat mendapat bantuan yang sama tanpa melihat kondisi ekonomi, programnya juga bisa jadi nggak tepat sasaran. Karena itu, perlu ada cara untuk mengurutkan siapa yang relatif lebih membutuhkan.
Masalahnya, setiap metode pengelompokan pasti punya keterbatasan.
Desil menyederhanakan kondisi jutaan keluarga menjadi hanya 10 kelompok. Padahal kondisi orang di dalam satu desil pun bisa sangat beragam. Keluarga yang baru sedikit melewati batas desil 8 ke desil 9, misalnya, belum tentu tiba-tiba punya kondisi finansial yang jauh lebih aman daripada keluarga yang tepat berada di bawah batas tersebut.
Jadi, seseorang bisa saja berada di desil yang relatif tinggi, tetapi tetap punya beban ekonomi besar—misalnya jumlah tanggungan banyak, biaya kesehatan tinggi, kehilangan pekerjaan, atau kondisi ekonominya baru berubah.
Di sisi lain, “merasa butuh bantuan” juga nggak bisa menjadi satu-satunya ukuran. Kebutuhan itu sangat subjektif. Orang dengan pendapatan Rp10 juta bisa merasa kesulitan karena pengeluarannya besar, sementara keluarga lain hidup dengan pendapatan jauh lebih rendah. Kalau bantuan hanya ditentukan berdasarkan perasaan membutuhkan, pemerintah juga akan kesulitan membuat kriteria yang konsisten.
Jadi, persoalannya bukan sesederhana “orang di desil 9–10 nggak pantas dibantu” atau “semua orang yang merasa kesulitan harus mendapat bantuan.” Tantangannya adalah bagaimana membuat kriteria bantuan yang cukup objektif untuk menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan, tetapi tetap cukup fleksibel untuk menangkap kondisi keluarga yang nggak sepenuhnya tergambar dari satu angka desil.
Baca juga: 🔗 Rupiah Melemah Emang Ngaruh ke Rakyat Desa yang Nggak Pakai Dolar?
Apakah Desil DTSEN Kita yang Bermasalah?
Terlepas dari apakah data dan penentuan desil bansos setiap keluarga udah akurat atau belum, secara konsep nggak ada yang salah dengan desil.
Desil memang dirancang buat membagi data yang udah diurutkan menjadi 10 kelompok sama besar. Konsekuensinya, orang yang baru masuk kelompok 10% teratas dan konglomerat di puncak distribusi akan sama-sama masuk desil 10, meskipun kondisi ekonominya berbeda sangat jauh.
Yang perlu dipertanyakan secara terpisah adalah akurasi data yang menentukan posisi desil tersebut dan apakah pembagian yang cukup kasar ini tepat dijadikan dasar buat kebijakan tertentu.
Pada akhirnya, two things can be true at the same time.
Lo bisa masuk desil 10, dan pada saat yang sama lo memang belum merasa kaya atau sejahtera.
Begitu juga dengan ketimpangan. Lo bisa jauh lebih miskin dibanding konglomerat yang sama-sama berada di desil 10, sekaligus tetap lebih sejahtera dibanding sebagian besar masyarakat Indonesia. Dua fakta itu nggak saling membatalkan.
Justru hal paling penting yang bisa kita lihat saat ini adalah seberapa lebar distribusi ekonomi Indonesia dan seberapa jauh kehidupan yang selama ini kita anggap “normal” dari realitas mayoritas masyarakat.
Referensi:
Badan Pusat Statistik. 2026. Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Mei 2026. Berita Resmi Statistik No. 82/08/Th. XXIX, 5 Agustus 2026.
DTSEN. Pencarian Data Penerima Manfaat Bansos. Cek Bansos Kemensos.
Tulisan ini dikembangkan oleh Maulia Indriana Ghani
PakarPBN
A Private Blog Network (PBN) is a collection of websites that are controlled by a single individual or organization and used primarily to build backlinks to a “money site” in order to influence its ranking in search engines such as Google. The core idea behind a PBN is based on the importance of backlinks in Google’s ranking algorithm. Since Google views backlinks as signals of authority and trust, some website owners attempt to artificially create these signals through a controlled network of sites.
In a typical PBN setup, the owner acquires expired or aged domains that already have existing authority, backlinks, and history. These domains are rebuilt with new content and hosted separately, often using different IP addresses, hosting providers, themes, and ownership details to make them appear unrelated. Within the content published on these sites, links are strategically placed that point to the main website the owner wants to rank higher. By doing this, the owner attempts to pass link equity (also known as “link juice”) from the PBN sites to the target website.
The purpose of a PBN is to give the impression that the target website is naturally earning links from multiple independent sources. If done effectively, this can temporarily improve keyword rankings, increase organic visibility, and drive more traffic from search results.
